Hari Guru Nasional (HGN) 2024 dirayakan secara meriah dengan acara puncak yang digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, dan ratusan guru Indonesia.
Tidak hanya hiburan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga memberikan sejumlah 'kado' bagi para guru seluruh Indonesia. 'Kado' ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam sambutannya.
Lalu apa saja 'kado' yang diberikan Menteri Mu'ti? Berikut penjelasannya dirangkum detikEdu, Jumat (29/11/2024).
Baca juga: Prabowo Hadiri HGN 2024, Mendikdasmen: Bukti Komitmen Majukan Pendidikan NasionalBaca juga: Sederet Kebijakan Prabowo untuk Kesejahteraan Guru pada 2025, Apa Saja?1. Pelatihan Berbasis Materi Bimbingan Konseling dan Pendidikan NilaiSebagai aktor penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Mendikdasmen menyebut pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas guru. Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Yakni membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa. Untuk itu, Kemendikdasmen meluncurkan program pembangunan budi pekerti mulai November 2024.
Program ini berkaitan dengan pelatihan guru. Bukan pelatihan biasa, guru akan mendapatkan materi bimbingan konseling dan pendidikan nilai.
Mu'ti berharap dengan pelatihan ini, guru tidak sebatas mengajarkan materi pelajaran. Tetapi guru juga bisa membimbing dan mendampingi murid sehingga menjadi anak-anak yang hebat.
"Guru yang hebat tidak sebatas mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan keahliannya. Tapi juga bertanggung jawab membimbing dan mendampingi para murid sehingga menjadi anak-anak yang hebat dengan kekuatan jasmani, rohani, intelektual, dan moral," ujar Mu'ti.
"Indonesia akan menjadi kuat dengan guru-guru yang hebat," tambahnya lagi.
2. Pengurangan Beban AdministrasiKado kedua yang diberikan Kemendikdasmen kepada guru berkaitan dengan kebijakan pengurangan beban administrasi. Kebijakan ini akan berlaku bagi guru di sekolah negeri atau swasta mulai tahun 2025.
"Mulai tahun 2025 akan diterbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan tidak terbebani tugas-tugas administrasi," jelas Sekum PP Muhammadiyah itu.
Selama satu bulan menjabat sebagai Mendikdasmen, Abdul Mu'ti mengucap akan menyerap segara aspirasi yang ada di dunia pendidikan dasar dan menengah. Termasuk aspirasi rumitnya pengelolaan e-kinerja dan beban administrasi.
"Para guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan e-kinerja. Mulai tahun 2025 akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut," urainya.
Ke depan, guru cukup mengisi pengelolaan di e-kinerja setahun sekali, tidak perlu mengunggah dokumen, dan tidak berbasis pada poin kebijakan.
Mu'ti juga akan memenuhi arahan Presiden Prabowo yang menginginkan agar pelayananan birokrasi ke depan tidak mempersulit masyarakat. Sehingga setiap guru pasti mendapatkan hak miliknya.
"Pemenuhan arahan bapak Presiden akan pelayanan birokrasi yang tidak ribet, tidak birokratis, birokrasi yang tidak berbelit, dan birokrasi yang tidak mempersulit masyarakat," tandasnya.
3. Guru ASN Bisa Mengajar di Sekolah SwastaMulai tahun 2025, Kemendikdasmen juga akan menerbitkan kebijakan yang memungkinkan guru aparatur sipil negara (ASN) tak hanya bekerja di sekolah negeri, tetapi juga swasta.
"Kami sedang menunggu terbitnya surat keputusan menteri yang menyebutkan bahwa guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah-sekolah negeri tapi juga bisa bertugas di sekolah swasta," tegas Mu'ti.
"Ini merupakan respons kami terhadap aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta," imbuhnya.
Hal ini menjadi upaya Kemendikdasmen terkait masalah pendistribusian guru yang tidak merata. Masalah ini juga sempat disinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Senin (11/11/2024) lalu.
Menurut Gibran, ada provinsi yang kelebihan guru dan di sisi lainnya justru kekurangan. Kekurangan guru ini dianggapnya pekerjaan rumah (PR) bagi Mendikdasmen.
"Jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi yang kelebihan guru, ada provinsi dan tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri (Abdul Mu'ti)," pesan Gibran.
Menanggapi permintaan Gibran, Mu'ti menyebut pihaknya akan berkomitmen untuk merekrut guru Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebutuhan PPPK. Dalam pelaksanaannya, penempatan guru PPPK ini memang menjadi masalah besar yang juga harus diselesaikan.
Untuk itu, ia mengevaluasi penempatan guru PPPK ke depannya. Karena penempatan guru PPPK di sekolah negeri ternyata menimbulkan masalah.
Keputusan akhir evaluasi itu kini menjadi kado bagi para guru di HGN 2024. Di mana guru ASN akan bisa mengajar di sekolah swasta agar pendistribusiannya juga merata.
Video: Prabowo Diundang untuk Buka Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024